Pengunjung Blog

Histats.com © 2005-2014

INFO BABEL

PEMDA BELITUNG

PEMDA BELITUNG TIMUR

BUKA FOTO UNIK ATAU VIDEO UNIK, ANDA AKAN TERSENYUM

KEBUN SAWIT MILIK PT. HSBS 196, 6 H DIKAWASAN HUTAN PRODUKSI BERKEDOK HTR

Diposkan oleh On 4:56 AM with No comments

KEBUN SAWIT MILIK PT. HSBS 196, 6 H DIKAWASAN HUTAN PRODUKSI  
BERKEDOK HTR ( HUTAN TANAMAN RAKYAT )  DI SIMPANG PESAK   
DILEGALKAN GUBERNUR BABEL ?


Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sesuai peruntukannya untuk mensejahterakan masyarakat, tapi justru dipakai sebagai tameng oleh PT Hasil Sawit Bina Sejahtera (HSBS) Simpang pesak untuk melegalkan tanaman sawit yang telah mereka tanam di Kawasan Hutan Produksi tetap Senusur Sembulu di desa Simpang pesak Beltim, Oknum Dinas Kehutanan Beltim, Propinsi dan Kades Tutup mata, keanggotaan kelompok HTR diduga terdiri atas keluarga, kerabat, tetangga oknum oknum perangkat Desa/pemerintah, oknum karyawan HSBS, bahkan ada dugaan oknum oknum dari Dinas Kehutanan Propinsi maupun Dinas Kehutanan Beltim mendapat jatah, bahkan ada anggota kelompok yang mendapatkan lahan lebih dari 5 hektar menggunakan nama istri dan suami.
Ketua LSM Lintar Belitung Timur Hendriyadi didampingi sekretarisnya Sukardi kepada wartawan menjelaskan,” menurut informasi dari sumber terpercaya bahwa Humas PT HSBS (Sdr.Sarwandi) pada acara musyawarah dengan sekelompok masyarakat desa Simpang pesak di gedung serbaguna desa simpang pesak,yang difasilitasi oleh Kepala Desa Simpang Pesak serta dihadiri oleh Ketua BPD simpang pesak tanggal 10 April 2017,menyebutkan bahwa pohon sawit yang telah tertanam di kawasan Hutan Produksi seluas 350 hektar dan yang sudah dilegalkan melalui ijin HTR seluas 196,6 hektar, artinya kawasan hutan Produksi tersebut sudah ditanam sawit oleh PT.HSBS, awalnya berdasarkan penelusuran dan informasi pada tahun 2007 PT HSBS melakukan pembukaan lahan dan menanam sawit dilokasi tersebut serta merawatnya kurang lebih 2-3 tahun tanam, ketika PT HSBS mendapat teguran dari Pemerintah, kebun tersebut dibiarkan dan tidak dirawat oleh pihak perusahaan, pada  akhir tahun 2014 kepala desa membuat surat  kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timur, dengan No surat : 105/SP/IX/2014 Tanggal 8 September 2014 tentang Permohonan Pancadangan HTR ,supaya kebun tersebut dijadikan lahan pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan kebun masyarakat(walaupun sebenarnya bukan)yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Pesak ( Suryanto ) dan diketahui oleh Camat Simpang Pesak ( Khairil Anwar ),” ujar Hendri
“ maksud walaupun sebenarnya bukan, memang lahan tersebut bukan kebun masyarakat dan masyarakat diduga tidak pernah menanam sawit yang menanam sawit adalah PT. HSBS artinya ada indikasi atau dugaan kerjasama antara oknum Kades dengan pihak perusahan untuk merekayasa supaya lahan tersebut bisa dimanfaatkan oleh PT.HSBS dengan memanfaatkan surat yang dikeluarkan oleh Kades Simpangpesak, yang aneh lagi akhir tahun 2016 tim verifikasi lapangan yang beranggotakan Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung turun kelapangan,dari  hasil verifikasi tersebut disebutkan bahwa selain sawit tertanam juga tanaman Sengon, Nyato,  karet dan akasia, ini jelas diduga ada bentuk rekayasa bahwa dilapangan tanaman tersebut tidak ada yang ada hanya sawit,kalaupun ada akasia itupun tumbuhan liar bukan ditanam, dan ini disebutkan dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat ( IUP HHK HTR ), yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan disini Gubernur saat itu tidakmembaca dengan detai, Cuma langsung tandatangan,  Kalau dilihat kasat mata dilapangan, pada lokasi tersebut hanya ditanam sawit oleh PT HSBS, Ini jelas ada indikasi Kepala Desa memberikan keterangan palsu/bukan keterangan yang sebenarnya,dan ini bertentangan dengan KUHP Pasal 242 ayat 1,tentang pemberian keterangan Palsu,yang bisa dipidana kurungan maksimal 7 tahun,”ungkap Hendri didampingi Sukardi.
“ Kemudian ikut campur oknum oknum di PT.HSBS, yang diduga merubah nama nama anggota kelompok masyarakat yang harusnya dapat tidak dapat dank ok sudah jelas berubah dari daftar awal  masih juga di disahkan oleh Kepala Desa Simpang pesak melalui SK Kelompok tani hutan HTR nama nama anggota kelompok yang baru, dan herannya nama nama anggota yang disyahkan oleh Pak Kades keanggotaan terdiri atas keluarga, kerabat, tetangga oknum oknum perngkat pemerintah,oknum karyawan HSBS,bahkan ada dugaan oknum oknum dari Dinas Kehutanan Propinsi maupun Dinas Kehutanan Beltim mendapat jatah, diduga dengan menggunakan nama samara atau nama nama orang lain, sementara sebagian kecil masyarakat yang telah merawat kebun sawit tersebut tidak diakomodir, malah ditinggalkan dan dianggap pencuri, dan anehnya sebagian besar masyarakat yang dimasukan ke dalam kelompok HTR tidak mengetahui dimana keberadaan kebun mereka tersebut  diperrkirakan mereka hanya pasang nama doang ), inikan jelas ada pelanggaran, Kenapa PT HSBS tidak diberikan sanksi hukum, yang jelas-jelas sudah melanggar Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, justru malah diberikan kemudahan untuk melegalkannya melalui program HTR,  walaupun ijin HTR tersebut atas nama masyarakat, tetapi justru masyarakat diatur oleh PT HSBS, yang semestinya kalau memang lahan tersebut dilegalkan untuk masyarakat, kenapa PT HSBS masih turut campur dalam pengelolaan ? Kalau program mitra, mana MoU nya dengan kelompok tani ? ujung-ujungnya nanti masyarakat akan terbebani oleh hutang kepada PT HSBS, dan yang jelas HTR itu bukan untuk perkebunan sawit itu saja udah tidak benar, tapi kenapa oknum Dinas Kehutanan tutupmata ? ada apa ?
Semestinya Pemerintah melalui Dinas Kehutanan memberikan penyuluhan dan informasi tentang hal-hal yang wajib dikerjakan bagi pemegang ijin HTR, dengan memerintahkan penyuluh kehutanan segera turun kelapangan, menindaklanjuti pola kerja HTR, bukan malah melegalkan yang diduga salah kan aneh,kan suda jelas Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, Pasal 56 menyebutkan “Pemegang HPHD,IUP HKm,IUP HHK HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapa sawit di areal Hak atau Ijinnya “ dan di Pasal 65 menyebutkan bahwa, apabila dilahan ijin tersebut sudah tertanam pohon sawit hanya diperbolehkan tumbuh 12 tahun masa tanam saja dan diantara pohon sawit tersebut harus ditanam tanaman hutan minimal 100 batang perhektar,yang artinya sejak ditanam tahun 2007 sampai tahun 2017, hanya masih tersisa 2 ( dua ) tahun saja umur sawit di ijin HTR ini,selanjutnya harus dimusnakan dan diganti dengan tanaman kayu hutan,” tegas Hendri
“ Kami dari LSM Lintar meminta kepada Gubernur yang baru nantinya setelah dilantik, menijau ulang ijin tersebut, apabila HTR hanya untuk melegalkan PT HSBS merambah kawasan hutan, lebih baik dicabut  saja  IUP HHK HTR ini, dan PT HSBS diberikan sanksi hukum serta membayar denda ke negara akibat perambahan hutan produksi sesuai UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, diduga masyarakat selalu dibodohi oleh perusahaan yang selalu mendapat dukungan dari oknum Kepala Desa, Oknum mantan Camat dan Oknum oknum di Dinas Kehutanan  Propinsi dan Beltim, bagaimana tidak ada rekayasa  berdasarkan hasil telusuran daftar nama nama anggota penerima lahan tersebut, diduga banyak kejanggalan diantaranya ada suami istri yang mendapat bagian lahan lebih dari 5 hektar,belum lagi yang lainlainnya, yaitu oknum oknum pejabat,karyawan dan oknum perangkat desa, rencananya kami akan membuat laporan resmi ke pihak terkait maupun penegak hokum di Jakarta, supaya bertindak karena ada indikasi gratifikasi dllnya.” Jelas Hendri dengan nada serius.
Kades Simpangpesak Suryanto ketika dikonfirmasi mengatakan,” saat itu lahan sudah ditanam, dulu lahan itu HPL, masuk di 410 kemudian berubah menjadi 757 masuk kawasan hutan produksi, waktu patok 410 HPL hutan Desa kemudian berubah masuk kawasan lahan sudah ditanam, jadi saat itu jaman bupatinya pak basuri lahan tersebut harus diserahkan kemasyarakat, jadi solusinya dibentuklah HTR ( Hutan Tanaman Rakyat) diserahkan kemasyarakat,alhamdullilah legalitasnya sudah dapat, sekarang tinggal MOu antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan yaitu HSBS, kenapa jadi HSBS ikut andil karena awalnya mereka yang menanam,jadi sekarang tergantung kelompok taninya, kalau mereka mau mengelolanya sendiri silahkan tapi kalau pengelolahan mau diserahkan ke pihak perusahaan terserah mereka,” jelas Suryanto
“ kemudian nama nama kelompok tani tidak sesuai dengan pengajuan awal, karena saat itu nama nama sudah dibuat, tapi pada tahun 2015 s/d 2016 saya kan tidak jadi kades lagi, saya tidak tahu tiba tiba nama nama pengajuan awal berubah, kemudian ada undangan diberikan ke ketuas kelompok karena nama ketua kelompok tidak berubah, ketua kelompok lah yang mengundang, jadi waktu itu ada verifikasi, tim ferifikasi yang mendata,karena yang datang bukan nama nama awal jadi awal si A tiba  tiba di undangan B maka si B yang didata diferifikasi, masalah siapa nama nama dalam kelompok tani, saya tidak tahu menahu, ada yang dapat lebih dari 5 hektar,saya tidak tahu, kalau lebih jelas Tanya aja sama pak Sarwandi la gimana ceritanya, yang jelas saya wanti wanti karena kawasan tersebut tidak boleh diperjual belikan, “ tegas Suryanto. ( Ali Hasmara )
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

loading...