Pengunjung Blog

Histats.com © 2005-2014

INFO BABEL

PEMDA BELITUNG

PEMDA BELITUNG TIMUR

BUKA FOTO UNIK ATAU VIDEO UNIK, ANDA AKAN TERSENYUM

12 Jawaban Gubernur Atas Hak Interpelasi DPRD Babel

Diposkan oleh On 5:15 AM with No comments

Berkaitan dengan Pansus Atas Jawaban Tertulis Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terhadap Hak Interpelasi DPRD Provinsi Bangka Belitung yang telah dibentuk untuk mengkaji hak jawaban interpelasi dari gubernur, Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan, akan menyerahkan sepenuhnya proses dan kajian tersebut kepada DPRD.
 "Interpelasi sudah berproses, kita serahkan ke DPRD. Soal jawaban itu kita juga sudah melakukan komunikasi. Intinya, kalau saya pribadi melihat ini adalah komunikasi. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang ada ini, kita tingkatkan untuk kepentingan Bangka Belitung," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo mengatakan, Pansus yang telah dibentuk dan disahkan ini untuk mengkaji hak jawaban interpelasi dari gubernur.
"Kami tidak bisa secara pikiran memutuskan secara pikiran dan pengetahun kami, maka kami akan berkonsutasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban interpelasi. Seperti MoU dengan Taiwan, kami akan berkonsultasi dengan kementerian dalam negeri dan kementerian luar negeri masalah legal hukum," jelas Hendra kepada wartawan, Selasa (8/5/18).
 Ia pun menyebutkan, jawaban interpelasi yang telah disampaikan Gubernur Babel Erzaldi Rosman beberapa waktu lalu, dinilainya tidak mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan gubernur.
"Gubernur yang akan mengevaluasi sah-sah saja namun tidak mengurangi bobot kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh gubernur. Karena ini sudah terjadi secara administrasi dan hukum tetap jalan. Dan harus berhadapan dengan hukum," tegas Hendra.

Berikut rangkuman 12 jawaban Gubernur Babel atas hak interpelasi :
1. Terkait dengan Kerja sama Internasional antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Hong Fu International Technology Co Ltd.
Gubernur: Adapun Taiwan dan Indonesia belum mempunyai hubungan diplomatik, namun memiliki hubungan dagang dan ekonomi yang dimulai sudah sejak lama dan ditandai dengan adanya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan. Namun demikian, jika ada persepsi lain terhadap kerjasama ini akan menjadi perhatian kami untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tentu kami terbuka untuk mengoreksi hal ini jika dipandang perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan ke depan.
2. Pembentukan Tim Komunikasi Gubernur (TKG).
Gubernur: Kami menyadari, sebagai wadah optimalisasi, ada beberapa persoalan yang muncul kemudian, di antaranya misalnya menyangkut pola komunikasi dan koordinasi secara teknis di lapangan. Sebagai wadah baru, keberadaan TKG masih dipandang sebagai unit organisasi baru, baik karena kelemahan tafsir dari TKG sendiri maupun tingkat akseptabilitas berbagai organ eksternal di luar TKG. Berkaca dari hal tersebut, kami menyadari bahwa ada konteks yang masih perlu diperbaiki dan diperkuat sehingga Gubernur berdasarkan masukan dari berbagai pihak telah membubarkan TKG.
3. Tentang aturan absensi 4 (empat) kali per hari bagi ASN.
Gubernur: Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan sementara telah terjadi peningkatan pada disiplin dan tingkat kehadiran ASN sejak diberlakukannya sistem ini.
4. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada perusahaan pertambangan sementara Perda RZWP3K belum disahkan.
Gubernur: Meskipun Perda RZWP3K belum disahkan dikarenakan adanya Surat Menteri ESDM RI No.653/05/MEM.B/2017 tanggal 16 Januari 2017, perihal tanggapan atas penghentian sementara Kegiatan penambangan pasir timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Surat tersebut merupakan jawaban atas Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B-717/MEN-KP/XI/2016 tanggal 23 November 2016, perihal penghentian sementara kegiatan penambangan pasir timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Mutasi dan pengisian jabatan ASN tidak melalui analisa jabatan sesuai peraturan dan perundang-undangan.
Gubernur: Pengisian dan mutasi jabatan ini memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme dan prosedur yang telah dijalankan secara normatif.
6. Raperda RZWP3K yang masih belum selesai.
Gubernur: Dalam proses penyelesaian tahap 31 menghadapi masalah karena belum adanya kesepakatan peruntukan ruang laut dikarenakan 0-2 mill laut terdapat izin penambangan PT. Timah dan perusahaan penambangan lainnya yang memiliki potensi cadangan strategis mineral nasional. Permasalahan ini sudah dimintakan penyelesaiannya kepada Pemerintah Pusat cq. Kementerian Koordinator kemaritiman dan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam upaya percepatan penyelesaian RZWP3K.
7. Kunjungan Gubernur ke luar negeri tanpa izin menteri.
Gubernur: Berkenaan dengan manfaat atas beberapa perjalanan dinas yang telah dilakukan, perlu kami sampaikan bahwa implikasinya bersifat jangka panjang. Kerjasama maupun rintisan kerjasama, termasuk kegiatan promosi pada dasarnya membuka peluang untuk kerangka yang lebih luas bagi kepentingan daerah. Kami berpandangan bahwa terbukanya akses yang lebih luas secara internasional akan mendorong internasionalisasi daerah yang pada akhirnya akan berimplikasi pada terbukanya berbagai peluang kerjasama lintas sektor yang bermanfaat bagi masyarakat kita.
8. Sumbangan pihak ketiga.
Gubernur: Berdasarkan hasil pertemuan dengan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (korsupgah) KPK pada tanggal 20 Februari 2018 disarankan bahwa sumbangan pihak ketiga untuk dihentikan sementara penerimaannya dan selanjutnya untuk mengatasi pembiayaan dalam belanja daerah disarankan untuk digantikan dengan pembiayaan dari perusahaan (CSR). Atas hal tersebut, berdasarkan hasil rapat Banggar DPRD Provinsi Bangka Belitung dan TAPD Provinsi Bangka Belitung Tanggal 9 Maret 2018 diputuskan bahwa terkait sumbangan pihak ketiga akan dikonsultasikan kembali ke Tim Korsupgah KPK.
9. Perizinan terkait RKAB.
Gubernur: Dokumen Perbaikan yang disampaikan akan dicek kembali apakah sudah sesuai dengan isi yang tertuang di dalam Berita Acara dan setelah dokumen dianggap lengkap maka proses penerbitan persetujuan RKAB akan dilakukan. Perlu juga disampaikan bahwa lama atau tidaknya waktu proses penerbitan persetujuan RKAB oleh Dinas sangat tergantung dari upaya pihak perusahaan/pemegang IUP untuk memenuhi saran-saran yang disampaikan yang disampaikan oleh Tim Evaluasi RKAB.
10. Pembiaran penambangan pada lahan ex PT. KOBATIN.
Gubernur: Terhadap penambangan pada lahan eks PT. Koba Tin dapat kami jelaskan bahwa kewenangan penyelesaian permasalahan eks PT. Koba Tin sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM dan DPR RI). Tidak ada pembiaran terkait Wilayah Penambangan Negara (WPN) Koba Tin, dikarenakan sampai dengan sekarang upaya penyelesaian permasalahan Koba Tin masih terus dilakukan termasuk upaya percepatannya.
11. Tata kelola mineral zirkon yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
Gubernur: Pada tahun 2018 ini, kajian ylam Rancangan Peraturan Daerah. Kami berharap dukungan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan Perda dimaksud.
12. Permasalahan penerbitan IPR.
Gubernur: Wilayah Pertambangan Rakyat untuk wilayah Bangka Belitung ditetapkan seluas 19.970 Ha melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3669.K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera. Berdasarkan penetapan WPR tersebut Gubernur menerbitkan 78 IPR seluas ± 78 Ha. Dengan demikian, penerbitan IPR sudah memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku. (Tim )
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

loading...